PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: KETUNTASAN BELAJAR MINIMAL (KKM) PADA KURIKULUM 2013

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: KETUNTASAN BELAJAR MINIMAL (KKM) PADA KURIKULUM 2013

GURU PROFESIONAL KONTRAK :SOLUSI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN KITA

Hampir semua sepakat bahwa dari tiga faktor penentu keberhasilan pendidikan yaitu : perangkat keras (hardware) yang meliputi : ruang belajar, peralatan praktek, laboratorium, perpustakaan, dll,; perangkat lunak (software) yang meliputi :kurikulum, program pengajaran, manajemen sekolah, sistem pembelajaran, dll, serta perangkat pikir (brainware) yaitu : guru, kepala sekolah, anak didik, dan orang-orang yang terkait dalam proses tersebut; maka guru adalah faktor yang paling menentukan. Argumentasinya adalah, ruang belajar bisa sangat sederhana; peralatan, laboratorium dan perpustakaan bisa kurang memadai, tapi bila gurunya memiliki kualitas yang tinggi dalam mengajar maka guru tersebut akan dapat berinovasi untuk mencapai tujuan pengajarannya. Sebaliknya jika meskipun semuanya tersedia, jika gurunya tidak berkualitas maka semua peralatan tersebut tidak akan ada gunanya. Dahulu ada �joke� tentang keinginan bangsa Jepang untuk tukar menukar tanah air dengan kita. Bangsa Indonesia silakan pindah ke Jepang dan ambil semua kekayaan Jepang dan ditambah boleh membawa semua harta yang ada dari Indonesia. Sebaliknya bangsa Jepang akan pindah ke tanah air kita hanya dengan mengenakan celana kolor saja. Dijamin dalam jangka waktu singkat bangsa Jepang akan kembali kaya dan tetap unggul karena keunggulan brainwarenya. Sebaliknya, meskipun telah mewarisi banyak harta dari Jepang, tak lama kita tentu akan terpuruk lagi karena SDM kita yang lemah. Jepang sangat percaya bahwa pendidikan adalah sangat penting dan guru merupakan profesi yang sangat terhormat dan sangat dihargai. Di Australia sendiri banyak master dan doktor yang bersedia menjadi guru (bukan dosen) di sekolah dasar dan menengah karena gaji mereka tercukupi di sana.

RENDAHNYA KUALITAS GURU KITA
Rendahnya kualitas guru kita dapat dilihat dari hasil penelitian secara nasional yang dilakukan oleh Balitbang Depdiknas 2001 yang menyatakan bahwa hanya 42,4 % guru SDN yang layak mengajar, yakni memenuhi persyaratan akademis akan kewenangannya. Guru swasta justru lebih parah. Yang layak hanya 39,4 %. Ini baru SD. Jangan kata guru di tingkat lebih tinggi. Keadaanya lebih �ngeri�, demikian ungkap Ki Supriyoko. Guru Matematika dan IPA tingkat ketersediaannya ternyata hanya 30 %. Artinya 70 % pengajar Matematika dan IPA adalah guru yang berlatarbelakang pendidikan lain. Tidak heran jika lomba di bidang Matematika dan IPA dalam forum �The Third International Mathematic and Science Study� Indonesia hanya menduduki peringkat ke 39 dari 40 peserta.
Bagaimana dengan keadaan kita di Kaltim ? Alhamdulilah, tidak ada data tentang kualifikasi guru-guru kita sehingga kita tidak tahu seberapa �parah� keadaan kita. Tapi sebagai gambaran bisa kita lihat dari hasil test guru-guru bahasa Inggris di Balikpapan yang rencananya akan ditingkatkan kualitasnya dengan mengirimkan mereka untuk belajar ke Australia oleh Pemkot Balikpapan. Dari 200 guru bahasa Inggris yang diuji ternyata kurang dari 10 yang memiliki nilai TOEFL 450. Ini artinya kemampuan bahasa Inggris mereka sangat payah dan sebetulnya tidak layak untuk mengajar bahasa Inggris. Berdasarkan pengamatan hampir 90 % pengajar bahasa Inggris di SD yang merupakan muatan lokal tidak memiliki kualifikasi untuk mengajar bahasa Inggris.
APA USAHA UNTUK MEMPERBAIKI KUALITAS GURU KITA ?
Dari kenyataan di atas jelas bahwa jika secara nasional kondisi pendidikan kita payah maka Kaltim tentunya tidak akan jauh berbeda. Kondisi pendidikan Kaltim akan sama payahnya jika kita bicara tentang kualifikasi guru-guru yang ada saat ini. Padahal kita sepakat bahwa hanya dengan memiliki guru-guru yang berkualitaslah kita baru akan bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita secara mendasar dan menyeluruh.
Lantas bagaimana usaha para pemkab dan pemkot dalam usahanya untuk memperbaiki kualitas para guru mereka ? Sama sekali belum nampak suatu langkah strategis yang dapat dianggap sebagai suatu terobosan untuk memperbaikinya meskipun harus kita akui bahwa usaha untuk meningkatkan penghasilan mereka adalah suatu usaha yang juga sangat mendasar. Secara mendasar dapat kita katakan bahwa dengan meningkatnya penghasilan mereka maka mereka akan bisa lebih berkonsentrasi pada tugas-tugas mengajar mereka. Tapi itu masih berupa asumsi. Belum ada jaminan bahwa guru-guru kita akan mengajar dan mendarmabaktikan dirinya lebih baik setelah itu. Tentu saja penghasilan yang memadai akan mendorong lulusan-lulusan terbaik untuk melirik pekerjaan guru yang semula dianggap hanya cocok untuk orang yang tidak bisa diterima di pekerjaan lain. Artinya kita bisa berharap bahwa nantinya akan banyak orang-orang pintar yang ingin menjadi guru. Contohnya adalah pada tes untuk menjaring tenaga pengajar politeknik Balikpapan yang ternyata cukup diminati meski dengan syarat yang cukup ketat.
Tapi bagaimana dengan guru-guru yang telah ada ? Apakah telah disusun suatu rencana strategis untuk meningkatkan kualitas mereka, umpamanya dengan berusaha meningkatkan pendidikan mereka agar tercapai suatu standar kualifikasi tertentu untuk dapat mengajar di suatu jenjang pendidikan umpamanya ? Sampai saat ini belum terdengar adanya usaha untuk itu. Pendidikan di Kaltim baru mulai bergerak dengan adanya otonomi daerah dan yang disentuh baru pada hal-hal yang bersifat emergency atau darurat.
MENEMBAK BERUANG DENGAN SENAPAN ANGIN
Jika usaha memperbaiki kualitas pengajaran bahasa Inggris kita adalah dengan mengirim beberapa orang guru agar memiliki �sertifikat internasional� seperti yang diutarakan di atas maka jelas bahwa usaha tersebut seperti menembak beruang dengan senapan angin. Suaranya memang keras tapi tidak akan dapat melukai beruang tersebut.
Apalah artinya 5 atau 10 orang yang akan dikirim ke luar negeri dibandingkan dengan besarnya kebutuhan akan tenaga guru bahasa Inggris yang berkualitas ? Secara hitungan matematis saja jika setiap tahun Balikpapan mengirim 5 % dari guru-guru bahasa Inggris nya ke luar negeri maka seluruh guru bahasa Inggris saat ini baru akan terkirim semua 20 tahun kemudian. Artinya siswa-siswa Balikpapan baru akan bisa menikmati hasilnya 10 atau 20 tahun lagi. Padahal asumsi itupun salah karena jika yang layak dikirim ke luar negeri hanya 5 orang maka yang 195 sisanya berarti tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk dikirim belajar lebih lanjut ke luar negeri, sekarang ataupun tahun-tahun berikutnya. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan meningkat nilai testnya tahun depan karena memang tidak ada pelatihan khusus bagi para guru untuk itu. Kalaupun dilakukan usaha pendidikan khusus bagi guru-guru bahasa Inggris untuk meningkatkan kualitas mereka tidak ada jaminan bahwa 20 % dari mereka akan bisa mencapai kualifikasi TOEFL 450, apalagi 500 seperti yang disyaratkan bagi guru bahasa Inggris. Besar kemungkinan bahwa sebagian (entah besar entah kecil) guru bahasa Inggris kita tidak memiliki kualfikasi yang disyaratkan untuk bisa mengajar bahasa Inggris sehingga tidak akan mungkin dididik lebih lanjut. Guru yang tidak memiliki latar belakang bahasa Inggris tentu tidak akan bisa ditingkatkan lebih jauh dan harus mulai dari bawah lagi. Itupun kalau mereka punya bakat dan minat. Ini adalah ibarat mengirim guru Matematika untuk kuliah lanjut padahal latar belakang guru tersebut adalah IPS atau PMP. Artinya, usaha memperbaiki kualitas pengajar bahasa Inggris dengan mengirim 5 atau 10 orang ke luar negeri adalah seperti menembak beruang dengan senapan angin, hanya akan membuat beruang semakin ganas saja.
GURU KONTRAK : BELAJAR DARI SANG MURID
Semua tahu bahwa Malaysia yang dulunya mengimport guru-guru dari negera kita, artinya belajar dari guru-guru kita, ternyata saat ini telah bangkit menjadi negara dengan kualitas pendidikan yang jauh di atas kita. Pada tahun 2003 ini mereka bahkan telah melangkah lebih jauh dengan mewajibkan semua mata pelajaran IPA dan Matematika diberikan dalam bahasa Inggris, pada semua level ! Artinya semua guru IPA dan matematika di semua jenjang pendidikan mereka dianggap telah mampu berbahasa Inggris secara aktif dan mampu membawakan materi mereka dalam bahasa Inggris. Bandingkan dengan kita yang bahkan belum bisa mewajibkan para guru bahasa Inggris kita untuk mengajar dalam bahasa Inggris. Hampir semua guru bahasa Inggris kita memakai bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam mengajar bahasa Inggris !
Bagaimana Malaysia bisa sehebat itu ? Tahun tujuhpuluhan mereka telah menyadari bahwa pendidikan harus ditangani secara serius dengan langkah-langkah strategis, terutama adalah dengan meningkatkan kualitas guru sekolah mereka. Tapi berbeda dengan kita yang menganggap bahwa memperbaiki kualitas guru adalah dengan memperbaiki guru yang ada sebisa-bisanya, Malaysia jauh lebih maju dengan mengisi sebanyak-banyaknya sekolah mereka dengan guru-guru �kualitas import�. Ini artinya mereka tidak mau bermain-main dengan visi dan misi mereka untuk memperbaiki kualitas pendidikan mereka. Kalau mau bersaing secara global maka guru-gurunya harus berkualitas global. Kalau di dalam negeri tidak tersedia ya ambil dari luar negeri. Simpel, berani, dan sangat strategis. Kalau ada pemerintah yang �bekoar� akan mencetak lulusan yang bisa bersaing dengan lulusan negara yang telah lebih maju dengan kualitas guru seperti apa adanya sekarang ini maka pemerintah tersebut perlu diragukan akal sehatnya.
SEBERAPA MAHAL BIAYANYA ?
Meski sekilas nampak mahal untuk �mengimpor� guru dengan kualitas �import� tapi ternyata tidaklah semahal yang kita duga. Sebagai contoh, untuk memiliki 100 guru bahasa Inggris dengan nilai TOEFL 450, atau bahkan 500, umpamanya, masih bisa kita peroleh dari lulusan perguruan tinggi ternama di Jawa. Jika kita berani memberi gaji mereka 2 juta rupiah sebulan, umpamanya, maka untuk 100 guru tersebut diperlukan dana sebesar 200 juta rupiah sebulan atau 2,4 M setahun, dan jika ditambah ini dan itu menjadi 3 M setahun. Jika kita mengontraknya selama lima tahun, umpamanya, maka dana yang kita butuhkan hanyalah 15 M, suatu nilai yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan hasil yang bisa kita peroleh dalam 5 tahun tersebut. Dengan 100 orang guru bahasa Inggris dengan TOEFL 450 atau 500 tentu hasilnya akan lebih nyata ketimbang hanya mengirim 5 atau 10 orang ke Australia.
Begitu juga dengan guru-guru SD, karena kalau mau mengubah kualitas pendidikan kita memang harus dimulai dari dasar. Jika sebuah Pemkab atau Pemkot mau mengontrak guru SD berkualitas dengan iming-iming gaji 2,5 juta sebulan ditambah perumahan dan fasilitas lain senilai 0,5 juta perbulan maka saya yakin akan banyak guru-guru berkualitas dari Jawa ataupun para sarjana lulusan terbaik yang bersedia untuk mengikuti program ini. Jika dikontrak 200 orang guru SD berkualitas terbaik maka dana yang dikeluarkan hanyalah 600 juta sebulan atau 7,2 M setahun atau 72 M sepuluh tahun. Suatu jumlah yang sungguh kecil untuk proyek pendidikan yang akan mengantarkan bangsa kita lepas dari kebodohan dan kemiskinan. Dua ratus orang guru SD berkualitas terbaik yang bisa diperoleh tentu akan bisa mengubah kualitass pendidikan dasar kita secara nyata dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang.
BAGAIMANA DENGAN GURU-GURU LOKAL ?
Seperti juga di Malaysia, guru-guru lokal diminta untuk belajar dari guru-guru �import� dengan menjadi asisten atau pendamping guru-guru tersebut. Dengan demikian guru-guru lokal belajar langsung praktek mengajar dengan guru-guru berkualitas �import�, tanpa harus membayar ekstra. Jadi sekali dayung dua-tiga pulau terlampaui. Siswa dapat pendidikan dengan guru berkualitas, para guru lokal juga mendapat tutor yang berkelas �impor�. Semuanya kena. Guru-guru yang perlu disekolahkan lebih lanjutpun bisa dengan tenang bersekolah karena siswa-siswa mereka sudah ditangani oleh guru-guru yang berkualitas �impor�. Semua diuntungkan.
Kalau mau betul-betul serius mengubah wajah pendidikan daerah di Kaltim, kontrak saja sebanyak mungkin tenaga pengajar berkualitas �import� pada semua level. Dua ratus guru SD, 100 orang guru SLTP semua bidang studi, 100 orang guru SLTA semua bidang studi dan kontrak mereka minimal 5 tahun. Insya Allah dalam lima tahun daerah tersebut akan memiliki lulusan dengan kualifikasi minimal lima besar di skala nasional.
Apa yang terjadi setelah kontrak tersebut selesai lima atau sepuluh tahun kemudian ? Tentu tidak ada masalah karena toh mereka bangsa kita sendiri. Kalau kita anggap guru-guru lokal kita sudah memiliki kemampuan seperti mereka maka kontrak bisa diputus dan selanjutnya guru lokallah yang akan melanjutkan tugas mengajar sepenuhnya. Guru kontrak ini bisa mencari kontrak di daerah lain yang mungkin bisa lebih tinggi nilanya, apalagi mereka sekarang sudah lebih berpengalaman. Seorang profesional tidak pernah kuatir dirinya tidak akan terpakai. Hanya orang yang tidak memiliki kemampuan yang takut untuk bersaing.
Tapi kalau kita anggap guru kontrak tersebut menguntungkan bagi pendidikan daerah maka kontrak bisa diteruskan sambil terus berusaha untuk mempensiundinikan guru-guru lokal yang memang tidak memenuhi syarat. Kejam ? Lebih kejam lagi membiarkan anak-anak kita yang kita harapkan untuk membayar hutang-hutang negara kita kelak diajar oleh orang yang tidak memenuhi syarat. Adalah berdosa jika biarkan anak-anak kita belajar pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru.
Ada sebuah pemeo yang menyatakan bahwa jika kita memilih insinyur yang bodoh maka akibatnya bangunan kita akan roboh. Tapi kita akan bisa membuat bangunan baru lagi. Tapi kalau kita memilih guru yang salah maka kita akan medapatkan anak-anak yang tidak bermutu dan itu tidak bisa kita perbaiki lagi. Wallahu alam !
Semoga ini menggugah kita untuk lebih perduli pada pendidikan anak-anak kita.
Sumber: http://satriadharma.com/2002/09/01/guru-profesional-kontrak-solusi-peningkatan-kualitas-pendidikan-kita/

KUALITAS PENDIDIKAN TERBAIK DI DUNIA

Tahukah Anda negara mana yang kualitas pendidikannya menduduki peringkat pertama di dunia? Kalau Anda tidak tahu, tidak mengapa karena memang banyak yang tidak tahu bahwa peringkat pertama untuk kualitas pendidikan adalah Finlandia. Kualitas pendidikan di negara dengan ibukota Helsinki, dimana perjanjian damai dengan GAM dirundingkan, ini memang begitu luar biasa sehingga membuat iri semua guru di seluruh dunia.
Peringkat I dunia ini diperoleh Finlandia berdasarkan hasil survei internasional yang komprehensif pada tahun 2003 oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Tes tersebut dikenal dengan nama PISA mengukur kemampuan siswa di bidang Sains, Membaca, dan juga Matematika. Hebatnya, Finlandia bukan hanya unggul secara akademis tapi juga menunjukkan unggul dalam pendidikan anak-anak lemah mental. Ringkasnya, Finlandia berhasil membuat semua siswanya cerdas.
Lantas apa kuncinya sehingga Finlandia menjadi Top No 1 dunia? Dalam masalah anggaran pendidikan Finlandia memang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di Eropa tapi masih kalah dengan beberapa negara lainnya.

Finlandia tidaklah mengenjot siswanya dengan menambah jam-jam belajar, memberi beban PR tambahan, menerapkan disiplin tentara, atau memborbardir siswa dengan berbagai tes. Sebaliknya, siswa di Finlandia mulai sekolah pada usia yang agak lambat dibandingkan dengan negara-negara lain, yaitu pada usia 7 tahun, dan jam sekolah mereka justru lebih sedikit, yaitu hanya 30 jam perminggu. Bandingkan dengan Korea, ranking kedua setelah Finnlandia, yang siswanya menghabiskan 50 jam perminggu
Lalu apa dong kuncinya? Ternyata kuncinya memang terletak pada kualitas gurunya. Guru-guru Finlandia boleh dikata adalah guru-guru dengan kualitas terbaik dengan pelatihan terbaik pula. Profesi guru sendiri adalah profesi yang sangat dihargai, meski gaji mereka tidaklah fantastis. Lulusan sekolah menengah terbaik biasanya justru mendaftar untuk dapat masuk di sekolah-sekolah pendidikan dan hanya 1 dari 7 pelamar yang bisa diterima, lebih ketat persaingainnya ketimbang masuk ke fakultas bergengsi lainnya seperti fakultas hukum dan kedokteran! Bandingkan dengan Indonesia yang guru-gurunya dipasok oleh siswa dengan kualitas seadanya dan dididik oleh perguruan tinggi dengan kualitas seadanya pula.
Dengan kualitas mahasiswa yang baik dan pendidikan dan pelatihan guru yang berkualitas tinggi tak salah jika kemudian mereka dapat menjadi guru-guru dengan kualitas yang tinggi pula. Dengan kompetensi tersebut mereka bebas untuk menggunakan metode kelas apapun yang mereka suka, dengan kurikulum yang mereka rancang sendiri, dan buku teks yang mereka pilih sendiri. Jika negara-negara lain percaya bahwa ujian dan evaluasi bagi siswa merupakan bagian yang sangat penting bagi kualitas pendidikan, mereka justru percaya bahwa ujian dan testing itulah yang menghancurkan tujuan belajar siswa. �Terlalu banyak testing membuat kita cenderung mengajar siswa untuk lolos ujian.� ungkap seorang guru di Finlandia.,�Padahal banyak aspek dalam pendidikan yang tidak bisa diukur dengan ujian.� Pada usia 18 siswa mengambil ujian untuk mengetahui kualifikasi mereka di perguruan tinggi dan dua pertiga lulusan melanjutkan ke perguruan tinggi.
Siswa diajar untuk mengevaluasi dirinya sendiri, bahkan sejak Pra-TK! �Ini membantu siswa belajar betanggungjawab atas pekerjaan mereka sendiri,� kata Sundstrom, kepala sekolah di SD Poikkilaakso, Finlandia,� Dan kalau mereka bertanggungjawab mereka akan bekeja lebih bebas. Guru tidak harus selalu mengontrol mereka.�
Siswa didorong untuk bekerja secara independen dengan berusaha mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. Siswa belajar lebih banyak jika mereka mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan. �Kita tidak belajar apa-apa kalau kita tinggal menuliskan apa yang dikatakan oleh guru. Disini guru tidak mengajar dengan metode ceramah.� Kata Tuomas Siltala, salah seorang siswa sekolah menengah. Suasana sekolah sangat santai dan fleksibel. �Terlalu banyak komando hanya akan menghasilkan rasa tertekan dan belajar menjadi tidak menyenangkan.� Sambungnya.
Siswa yang lambat mendapat dukungan yang intensif. Hal ini juga yang membuat Finlandia sukses. Berdasarkan penemuan PISA, sekolah-sekolah di Finlandia sangat kecil perbedaan antara siswa yang berprestasi baik dan yang buruk dan merupakan yang terbaik menurut OECD.
Remedial tidaklah dianggap sebagai tanda kegagalan tapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki. Seorang guru yang bertugas menangani masalah belajar dan prilaku siswa membuat program individual bagi setiap siswa dengan penekanan tujuan-tujuan yang harus dicapai, umpamanya: Pertama, masuk kelas; kemudian datang tepat waktu; berikutnya, bawa buku, dlsb. Kalau mendapat PR siswa bahkan tidak perlu untuk menjawab dengan benar, yang penting mereka berusaha.
Para guru sangat menghindari kritik terhadap pekerjaan siswa mereka. Menurut mereka, jika kita mengatakan �Kamu salah!� pada siswa, maka hal tersebut akan membuat siswa malu. Dan jika mereka malu maka ini akan menghambat mereka dalam belajar. Setiap siswa diperbolehkan melakukan kesalahan. Mereka hanya diminta membandingkan hasil mereka dengan nilai sebelumnya, dan tidak dengan siswa lainnya. Jadi tidak ada sistem ranking-rankingan. Setiap siswa diharapkan agar bangga terhadap dirinya masing-masing. Ranking-rankingan hanya membuat guru memfokuskan diri pada segelintir siswa tertentu yang dianggap terbaik di kelasnya.
Kehebatan sistem pendidikan di Finlandia adalah gabungan antara kompetensi guru yang tinggi, kesabaran, toleransi dan komitmen pada keberhasilan melalui tanggung jawab pribadi. �Kalau saya gagal dalam mengajar seorang siswa,� kata seorang guru,� maka itu berarti ada yang tidak beres dengan pengajaran saya.�. Benar-benar ucapan guru yang bertanggungjawab.
Sumber: http://satriadharma.com/2005/10/05/90/

GURU PROFESIONAL VS "GURU PROFESIONAL”

A.    Pendahuluan

Sejak beberapa tahun terakhir ini para guru yang telah lulus sertifikasi guru yang ditandai dengan kepemilikannya selembar Sertifikat Pendidik dituntut untuk bertanggung jawab atas “gelar” yan disandangnya sebagai pendidik profesional. Namun bila ditilik lebih dekat dan mendalam dengan “kacamata profesi pendidik” yang sesungguhnya ternyata apa yang dilakukan oleh mereka yang bergelar “pendidik profesional” itu masih jauh panggang dari api. Statemen ini bukan tanpa alasan, karena di tengah derasnya arus perubahan di bidang pendidikan terkait dengan usaha peningkatan mutu pendidikan yang salah satunya meningkatkan mutu guru. Namun justru di level guru itu sendiri sebagai obyek kebijakan pemerintah (the object of decision) di satu sisi, dan sebagai subyek pendidikan di sisi lain masih belum memenuhi tuntutan perubahan. Bahkan kondisi ideal yang menjadi “mimpi” pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia ini seolah hampir pupus hanya dengan ulang segelintir oknum guru yang telah melakukan “dosa” pendidikan. Apakah kita telah lupa pada Visi Pendidikan Nasional yaitu:”Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”.

Term “dosa” di sini bukan berarti memandang sebelah mata segala daya upaya guru dalam membimbing, mengarahkan dan membekali (melatih) peserta didik dengan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan (skill) apalagi karakter positif yang memang menjadi inti pendidikan, namun setidaknya beberapa hal yang dilakukan guru selama ini terkait dengan tugas profesionalnya masih sering terjadi kesalahan fatal, belum lagi masyarakat luas yang selalu memberi kritik pedas, ejekan bahkan cemooh.

Visi pendidikan nasional di atas setidaknya menggambarkan bahwa sistem pendidikan nasional berusaha mewujudkan pendidikan yang berbasis usaha bersama semua komponen bangsa dengan dinyatakan sebagai “pranata sosial”. Sedangkan pendidikan nasional bertujuan memberdayakan semua warga negara Indonesia yang berkualitas. Berkualitas dalam rumusan visi pendidikan di atas mengandung pengertian bahwa warga negara Indonesia tidak boleh hanya siap menghadapi tantangan hari ini, namun juga siap menyongsong masa yang akan datang.  Maka dari itu tidak aneh jika penulis menyebut segala bentuk kekeliruan yang dilakukan oleh guru/pendidik sebagai “dosa”. Tanggung jawab berat yang harus diselesaikan oleh guru bukanlah hal yang biasa-biasa saja, namun menuntut segala bentuk upaya sadar guru untuk melakukan perubahan dirinya sebelum “mengubah” orang-orang di luar dirinya (peserta didik).

Dalam tulisan ini penulis ingin memaparkan beberapa hal terkait fenomena yang merebak akhir-akhir ini bahwa disinyalir masih ditemukan guru yang note bene nya sebagai guru profesional, namun perilaku, kegiatan dan sikapnya masih belum memenuhi “aturan main” (rule of playing) Pendidikan Nasional.

Penulis mengklasifikasi fenomena-fenomena di atas menjadi 3 klasifikasi “keanehan” untuk tidak menyebut sebagai “kecurangan” atau bahkan “dosa” yang dilakukan oleh 3 kelompok/komunitas yang harus bertanggung jawab atas penyimpangan-penyimpangan dimaksud. Hal ini penulis lakukan agar dalam mengurai “benang kusut” sertifikasi guru dan guru sertifikasi menjadi lebih jelas dengan harapan agar langkah penting Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)  yang sejatinya ingin meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini tidak salah arah. Penulis sudah sejak awal mempunyai prediksi bahwa sertifikasi guru belum akan berdampak signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, walaupun harus diakui memang ada sebagian guru/pendidik profesional telah melakukan banyak langkah “bermutu” seiring dengan dinobatkan dirinya sebagai “pendidik profesional”.

B.    Paparan Data Hasil Pengamatan

Berikut penulis sampaikan beberapa hal yang dilakukan oleh para pendidik profesional yang sesungguhnya sangat memalukan dan tidak pantas dilakukan baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Data ini penulis peroleh dari pengamatan selama 3 (tiga) tahun terakhir termasuk event “Monitoring Guru Sertifikasi” yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) Kantor Kemeterian Agama Ponorogo.

Kelompok yang penulis maksud sebagai berikut: pertama adalah Pendidik Profesional (dalam hal ini adalah guru yang telah lulus sertifikasi pendidik, memperoleh sertifikat pendidik dan telah menerima tunjangan profesi pendidik), kedua, Kepala Madrasah, Ketiga, Pengawas Sekolah/madrasah/madrasah. Untuk fenomena yang muncul pada guru profesional penulis identifikasi berdasarkan acuan Standar Kompetensi Guru sebagaimana termuat dalam Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional  Republik Indonesia Nomor   16  Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Dalam Permendiknas (Pasal 1) ayat (1) dinyatakan bahwa:  Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik  dan kompetensi guru    yang berlaku secara nasional. Kompetensi minimal yang harus dimiliki guru secara umum dikategorikan menjadi 4 (empat) kompetensi, yakni Kompetensi Paedagogik, Kompetensi Kepribadian, dan Kompetensi Sosial, Kompetensi Profesional. Dalam tulisan ini penulis tidak mengulas keempat Kompetensi Guru, namun akan memetakan dan memaparkan beberapa fenomena yang sering muncul terkait tugas keprofesionalan guru Profesional dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sebagai guru profesional.

1.       Guru Profesional

Beberapa “keanehan” yang penulis temukan dari sebagian guru profesional antara lain:

No	Jenis Keanehan
1	Ditemukan adanya guru yang tidak mempunyai Daftar Hadir Siswa
2	Ditemukan adanya guru yang Ijazahnya belum sesuai dengan sertifikasi
3	Sering ditemukannya guru yang belum tahu manfaat kalender pendidikan, Prota dan Promes sebelum melakukan kegiatan pembelajaran
4	Prota, promes yag dibuat  guru tidak sesuai dengan kalender pendidikan yang ditetapkan madrasah
5	Dalam menyusun prota dan promes tidak didahului oleh analisis pekan efektif
6	Penentuan alokasi waktu belum memperhatikan hasil analisis KKM
7	Analisis KKM masih dilakukan serampangan
8	Masih ditemukan guru profesional yang belum memahami konsep /ruang lingkup penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) mencakup pengertian dan fungsi KKM, mekanisme penetapan KKM, dan analisis KKM.
9	ditemukan guru profesional yang belum mampu menganalisis Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar apalagi memetakannya. Penjabaran Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai bagian dari pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilakukan melalui pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus merupakan penjabaran umum dengan mengembangkan SK-KD menjadi indikator, kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, dan penilaian. Penjabaran lebih lanjut dari silabus dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran.
10	Belum mampu mengembangkan indikator pencapaian KD
11	Belum mampu mengembangkan silabus yang baik sesuai dengan karakteristik peserta didik
12	Belum mampu menyusun RPP yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan peserta didik
13	Belum mampu menentukan strategi pembelajaran yang tepat
14	Belum mampu merencanakan penilaian yag handal karena cenderung asal membuat soal yang harus dijawab oleh peserta didik
15	Silabus dan RPP yang disusun belum mencerminkan tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) apalagi tuntutan era global
16	Sering ditemukan adanya pendidik yang belum melakukan perencanaan penilaian yang sistematis dan periodik
17	Sistem penilaian yang dibuat sekalipun sudah ada pada silabus dan RPP, namun pendidik tidak pernah atau jarang menerapkannya di kelas
18	Sistem penilaian belum sesuai dengan konteks kebutuhan guru dan peserta didik
19	Penilaian oleh guru masih bersifat serampangan karena tidak didahului oleh analisis instrumen penilaian
20	Sering ditemukan adanya sistem penilaian yang tidak sesuai dengan indikator pencapaian KD
21	Sering ditemukan adanya pendidik yang belum tahu tentang terminologi analisis butir soal (ABS) dan analisis hasil ulangan (AHU)
22	Sering ditemukan adanya pendidik yang tidak tahu bahwa ABS dan AHU bermanfaat bagi kepentingan pembelajaran
23	Sering ditemukan guru yang menyusun RPP namun belum memperhatikan langkah – langkah penyusunannya sesuai Permendiknas No. 41 Tahun 2007
24	Sering ditemukan guru yang belum menguasai konsep Kegiatan Tatap Muka, Program Tersrtuktur (PT) dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT)
25	Belum semua guru mempunyai Bank Soal
26	Belum semua guru mempunyai daftar nilai siswa
27	Belum semua guru mempunyai program pengayaan dan remidi serta hasilnya
28	Belum semua guru mengembalikan Hasil Ulangan ke siswa
29	Belum semua guru Memiliki buku catatan penghargaan terhadap siswa
30	Belum semua guru Menggunakan media /peraga pembelajaran
31	Belum semua guru Mempunyai hasil KTI
32	Belum semua guru Buku Jurnal Mengajar
33	Belum semua guru mempunyai Buku Perkembangan Anak Didik

2.       Kepala Madrasah

Beberapa keanehan yang penulis temukan dari Kepala madrasah antara lain:

No	Keanehan yang terjadi pada Kepala Madrasah
1	Belum semua Kepala Madrasah Melibatkan Guru dalam penyusunan program jangka panjang Sekolah/madrasah
2	Belum semua Kepala Madrasah Melibatkan Guru dalam penyusunan program jangka pendek Sekolah/madrasah
3	Belum semua Kepala Madrasah Menyelenggarakan sekolah/madrasah berdasarkan pada renstra
4	Belum semua Kepala Madrasah Melakukan analisis kebutuhan sekolah/madrasah
5	Belum semua Kepala Madrasah Melibatkan Guru dalam penyusunan analisis kebutuhan sekolah/madrasah
6	Belum semua Kepala Madrasah Memimpin pengembangan organisasi sesuai dengan kebutuhan
7	Belum semua Kepala Madrasah Melibatkan Guru dalam pengembangan organisasi
8	Belum semua Kepala Madrasah Berusaha meningkatkan sumber daya manusia
9	Belum semua Kepala Madrasah Memiliki kepekaan terhadap perubahan
10	Belum semua Kepala Madrasah Memanfaatkan perubahan  sebagai pengembangan sekolah/madrasah
11	Belum semua Kepala Madrasah Berusaha menciptakan budaya organisasi yang kondusif
12	Belum semua Kepala Madrasah Berusaha menciptakan iklim organisasi yang kondusif
13	Belum semua Kepala Madrasah Memberdayakan Guru dan staf secara optimal
14	Belum semua Kepala Madrasah Mengelola sarana dan prasarana secara optimal
15	Belum semua Kepala Madrasah Melibatkan guru dalam mengelola sarana dan prasarana
16	Belum semua Kepala Madrasah Mempersiapkan Penerimaan siswa baru terlebih dahulu
17	Belum semua Kepala Madrasah Melibatkan Guru dalam Penerimaan siswa baru
18	Belum semua Kepala Madrasah Menyusun progran pengelolaan keuangan
19	Belum semua Kepala Madrasah Melakukan Pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip akuntabel dan transparan
20	Belum semua Kepala Madrasah Melakukan Pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien
21	Belum semua Kepala Madrasah Melakukan Ketatausahaan sekolah/madrasah sesuai dengan program yang disusun
22	Belum semua Kepala Madrasah Melakukan Ketatausahaan sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan sekolah/madrasah
23	Belum semua Kepala Madrasah Melakukan layanan khusus dalam mendukung kegiatan pembelajaran
24	Belum semua Kepala Madrasah Mengelola Sistem Informasi sekolah/madrasah dalam mendukung pengambilan keputusan
25	Belum semua Kepala Madrasah Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran
26	Belum semua Kepala Madrasah Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan manajemen sekolah/madrasah
27	Belum semua Kepala Madrasah Melakukan monitoring pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat
28	Belum semua Kepala Madrasah Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat
29	Belum semua Kepala Madrasah Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat
30	Belum semua Kepala Madrasah Merencanakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat

3.     Pengawas Sekolah/Madrasah

a.     Tugas Pokok Pengawas Sekolah/Madrasah

Tugas pokok pengawas sekolah/madrasah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni:

1.     Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah/madrasah, kinerja kepala sekolah/madrasah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah/madrasah,

2.     Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah/madrasah beserta pengembangannya,

3.     Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah/madrasah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah/madrasah.

Mengacu pada SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya, Keputusan bersama Mendikbud nomor 03420/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas serta Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah dan angka kreditnya, dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung jawab pengawas sekolah/madrasah yang meliputi:

1.     Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah sesuai dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA.

2.     Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah/madrasah dan seluruh staf sekolah/madrasah dalam pengelolaan sekolah/madrasah atau penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah. Pengawasan akademik berkaitan dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

Sedangkan wewenang yang diberikan kepada pengawas sekolah/madrasah meliputi: (1) memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi, (2) menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, (3) menentukan atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Wewenang tersebut menyiratkan adanya otonomi pengawas untuk menentukan langkah dan strategi dalam menentukan prosedur kerja kepengawasan. Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah/madrasah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan arah pengembangan sekolah/madrasah yang telah ditetapkan kepala sekolah/madrasah.

Berdasarkan kedua tugas pokok di atas maka kegiatan yang dilakukan oleh pengawas antara lain:

1.     Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah/madrasah yang dibinanya.

2.     Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru.

3.     Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah/madrasah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbing­an siswa.

4.     Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah/madrasah.

5.     Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/ bimbing­an siswa.

6.     Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaran pendidikan di sekolah/madrasah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian ijazah.

7.     Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah/madrasah binaannya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah/madrasah dan stakeholder lainnya.

8.     Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah/madrasah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya.

9.     Memberikan bahan penilaian kepada sekolah/madrasah dalam rangka akreditasi sekolah/madrasah.

10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah/madrasah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah/madrasah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka tugas pengawas mencakup: (1) inspecting (mensupervisi), (2) advising (memberi advis atau nasehat), (3) monitoring (memantau), (4) reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengkoordinir) dan (6) performing leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut (Ofsted, 2003).

Tugas pokok inspecting (mensupervisi) meliputi tugas mensupervisi kinerja kepala sekolah/madrasah, kinerja guru, kinerja staf sekolah/madrasah, pelaksanaan kurikulum/mata pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya, manajemen sekolah/madrasah, dan aspek lainnya seperti: keputusan moral, pendidikan moral, kerjasama dengan masyarakat.

Tugas pokok advising (memberi advis/nasehat) meliputi advis mengenai sekolah/madrasah sebagai sistem, memberi advis kepada guru tentang pembelajaran yang efektif, memberi advis kepada kepala sekolah/madrasah dalam mengelola pendidikan, memberi advis kepada tim kerja dan staf sekolah/madrasah dalam meningkatkan kinerja sekolah/madrasah, memberi advis kepada orang tua siswa dan komite sekolah/madrasah terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Tugas pokok monitoring/pemantauan meliputi tugas: memantau penjaminan/ standard mutu pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, memantau proses dan hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, memantau rapat guru dan staf sekolah/madrasah, memantau hubungan sekolah/madrasah dengan masyarakat, memantau data statistik kemajuan sekolah/madrasah, memantau program-program pengembangan sekolah/madrasah.

Tugas pokok reporting meliputi tugas: melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau Nasional, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke masyarakat publik, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah/madrasah binaannya.

Tugas pokok coordinating meliputi tugas: mengkoordinir sumber-sumber daya sekolah/madrasah baik sumber daya manusia, material, financial dll, mengkoordinir kegiatan antar sekolah/madrasah, mengkoordinir kegiatan preservice dan in service training bagi Kepala Sekolah/madrasah, guru dan staf sekolah/madrasah lainnya, mengkoordinir personil stakeholder yang lain, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah/madrasah.

Tugas pokok performing leadership/memimpin meliputi tugas: memimpin pengembangan kualitas SDM di sekolah/madrasah binaannya, memimpin pengembangan inovasi sekolah/madrasah, partisipasi dalam memimpin kegiatan manajerial pendidikan di Diknas yang bersangkutan, partisipasi pada perencanaan pendidikan di kabupaten/kota, partisipasi pada seleksi calon kepala sekolah/madrasah/calon pengawas, partisipasi dalam akreditasi sekolah/madrasah, partisipasi dalam merekruit personal untuk proyek atau program-program khusus pengembangan mutu sekolah/madrasah, partisipasi dalam mengelola konflik di sekolah/madrasah dengan win-win solution dan partisipasi dalam menangani pengaduan baik dari internal sekolah/madrasah maupun dari masyarakat. Itu semua dilakukan guna mewujudkan kelima tugas pokok di atas.

Berdasarkan uraian tugas-tugas pengawas sebagaimana dikemukakan di atas, maka pengawas satuan pendidikan banyak berperan sebagai: (1) penilai, (2) peneliti, (3) pengembang, (4) pelopor/inovator, (5) motivator, (6) konsultan, dan (7) kolaborator dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah/madrasah binaannya. Dikaitkan dengan tugas pokok pengawas sebagai pengawas atau supervisor akademik yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek teknis pendidikan dan pembelajaran, dan supervisor manajerial yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek manajemen sekolah/madrasah dapat dimatrikkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Matrik Tugas Pokok Pengawas

Rincian Tugas	Pengawasan Akademik (Teknis Pendidikan/ Pembelajaran)	Pengawasan Manajerial (Administrasi dan Manajemen Sekolah/madrasah)
Inspecting/ Pengawasan	Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Proses pembelajaran/ praktikum/ studi lapangan Kegiatan ekstra kurikuler Penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar Kemajuan belajar siswa Lingkungan belajar	Pelaksanaan kurikulum sekolah/madrasah Penyelenggaraan dministrasi sekolah/madrasah Kinerja kepala sekolah/madrasah dan staf sekolah/madrasah Kemajuan pelaksanaan pendidikan di sekolah/madrasah Kerjasama sekolah/madrasah dengan masyarakat
Advising/ Menasehati	Menasehati guru dalam pembelajaran/bimbingan yang efektif Guru dalam meningkatkan kompetensi professional Guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar Guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas Guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik	Kepala sekolah/madrasah di dalam mengelola pendidikan Kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan inovasi pendidikan Kepala sekolah/madrasah dalam peningkatan kemamapuan professional kepala sekolah/madrasah Menasehati staf sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugas administrasi sekolah/madrasah Kepala sekolah/madrasah dan staf dalam kesejahteraan sekolah/madrasah
Monitoring/ Memantau	Ketahanan pembelajaran Pelaksanaan ujian mata pelajaran Standar mutu hasil belajar siswa Pengembangan profesi guru Pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar	Penyelenggaraan kurikulum Administrasi sekolah/madrasah Manajemen sekolah/madrasah Kemajuan sekolah/madrasah Pengembangan SDM sekolah/madrasah Penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah Penyelenggaraan penerimaan siswa baru
Coordinating/ mengkoordinir	Pelaksanaan inovasi pembelajaran Pengadaan sumber-sumber belajar Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru	Mengkoordinir peningkatan mutu SDMsekolah/madrasah Penyelenggaraan inovasi di sekolah/madrasah Mengkoordinir akreditasi sekolah/madrasah Mengkoordinir kegiatan sumber daya pendidikan
Reporting	Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran Kemajuan belajar siswa Pelaksanaan tugas kepengawasan akademik	Kinerja kepala sekolah/madrasah Kinerja staf sekolah/madrasah Standar mutu pendidikan Inovasi pendidikan

b.    Fungsi Pengawas Sekolah/madrasah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah/madrasah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial.

Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah.

Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam: (1) merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbing­­an, (2) melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbing­an, (3) menilai proses dan hasil pembelajaran/ bimbingan, (4) me­manfaat­kan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pem­belajaran/bimbingan, (5) memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik, (6) melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, (7) memberikan bimbingan belajar pada peserta didik, (8) menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, (9) mengembangkan dan me­manfaat­kan alat Bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan, (10) memanfaatkan sumber-sumber belajar, (11) me­ngembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dll.) yang tepat dan berdaya guna, (12) melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pem­belajaran/bimbingan, dan (13) mengembangkan inovasi pem­belajar­an/bimbingan.

Dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik seperti di atas, pengawas hendaknya berperan sebagai:

1. Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya
2. Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah/madrasah binaannya
3. Konsultan pendidikan di sekolah/madrasah binaannya
4. Konselor bagi kepala sekolah/madrasah, guru dan seluruh staf sekolah/madrasah
5. Motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah/madrasah

Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah/madrasah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah/madrasah yang mencakup: (1) pe­rencanaan, (2) koordinasi, (3) pelaksanaan, (3) penilaian, (5) pengembangan kompetensi SDM kependidikan dan sumberdaya lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah/madrasah dan staf sekolah/madrasah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan seperti: (1) administrasi kurikulum, (2) administrasi keuangan, (3) administrasi sarana prasarana/perlengkapan, (4) administrasi personal atau ketenagaan, (5) administrasi kesiswaan, (6) administrasi hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat, (7) administrasi budaya dan lingkungan sekolah/madrasah, serta (8) aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas hendaknya berperan sebagai:

1. Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembang­an manajemen sekolah/madrasah,
2. Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah/madrasah binaannya
3. Pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah/madrasah binaannya
4. Evaluator/judgement terhadap pemaknaan hasil pengawasan

c.     Kewenangan dan Hak Pengawas Sekolah/madrasah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas sekolah/madrasah/satuan pendidikan, setiap pengawas memiliki kewenangan dan hak-hak yang melekat pada jabatannya. Beberapa kewenangan yang ada pada pengawas adalah kewenangan untuk:

1.     Bersama pihak sekolah/madrasah yang dibinanya, menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah binaannya.

2.     Menyusun program kerja/agenda kerja kepengawasan pada sekolah/madrasah binaannya dan membicarakannya dengan kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan,

3.     Menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun.

4.     Menetapkan kinerja sekolah/madrasah, kepala sekolah/madrasah dan guru serta tenaga kependidikan guna peningkatan kualitas diri dan layanan pengawas.

Hak yang seharusnya diperoleh pengawas sekolah/madrasah yang profesional adalah :

1.     Menerima gaji sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan pangkat dan golongannya,

2.     Memperoleh tunjangan fungsional sesuai dengan jabatan pengawas yang dimilikinya,

3.     Memperoleh biaya operasional/rutin untuk melaksanakan tugas-tugas kepengawasan seperti; transportasi, akomodasi dan biaya untuk kegiatan kepengawasan.

4.     Memperoleh tunjangan profesi pengawas setelah memiliki sertifikasi pengawas.

5.     Menerima subsidi dan insentif untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pengembangan profesi pengawas.

6.     Memperoleh tunjangan khusus bagi pengawas yang bertugas di daerah terpencil, rawan kerusuhan dan atau daerah bencana alam.

Semua biaya hak di atas dibebankan pada Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan tunjangan kesejahteraan diharapkan diberikan oleh pemerintah daerah. Besarnya tunjangan-tunjangan di atas disesuaikan dengan kemampuan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Subsidi dan insentif untuk peningkatan profesionalitas pengawas diberikan sekali dalam setahun oleh pemerintah melalui Direktorat Tenaga Kependidikan. Besarnya subsidi dan insentif disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Subsidi diberikan kepada pengawas melalui koordinator pengawas (korwas) yang ada disetiap Kabupaten/Kota. Untuk itu setiap korwas perlu menyusun program dan kegiatan peningkatan kemampuan profesionalisme pengawas di daerah­nya.

C.    Pembahasan, Kesimpulan dan Saran

1. Pembahasan;

Tiga kelompok utama yang bertanggung jawab secara langsung terhadap mutu pendidikan karena memang mereka sebagai pelaku utama di lapangan yakni, Guru, Kepala Sekolah/Madrasah dan Kelompok Kerja Pengawas, tentu harus segera melakukan evaluasi diri terkait dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing. Hal ini perlu segera dilakukan dan tidak tidak boleh ditunda dengan alasan apapun.

Filosofi yang menjadi pijakan utama adalah kata Profesional yang melekat pada guru sekalipun Kepala sekolah/madrasah dan Pengawas Sekolah/Madrasah tidak di”bubuhi” kata profesional, namun hakekatnya Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

Pengawas Sekolah/Madrasah adalah Pengawas pendidikan yang harus memainkan peranan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Untuk itu para pengawas perlu memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas kepengawasan.

Menurut Dian K. Castle (1989:157), competency is the knowledge, skill, attitude, motive, behavior, self-image, social role, trait, and/or intellectual strategy that underlies effective performance (Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, motif, perilaku, citra-diri, peranan sosial, sifat, dan atau strategi intelektual yang mendasari “performance” yang efektif). Kompetensi adalah karakteristik-karaketeristik special seseorang who do the job best ‘yang melakukan pekerjaan dengan sangat baik’.

Kompetensi walaupun dapat diidentifikasi dan dapat diukur, namun invisible (tidak kelihatan), kecuali melalui perilaku-perilaku yang merefleksikan kompetensi-kompetensi tersebut. Karena itu, suatu kompetensi hanya dapat diketahui melalui penerapannya. Demikian halnya dengan kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah, hanya dapat dilihat dari perilaku pengawas tersebut.

Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan, dan sosial (Permenegpan No.16 Tahun 2010). Intinya bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah orang yang memang harus ikut berubah seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan profesinya.

Manusia yang tidak menyadari bahwa dirinya berubah, serta manusia yang menolak perubahan, sebetulnya adalah jenis manusia yang merugi. Saya tidak akan terjebak dalam diskusi mengenai segi baik atau buruk dari perubahan itu, karena menurut saya itu relatif, dan yang akan dibahas disini hanyalah perubahan serta adaptasi itu sendiri. Para akademisi, nun jauh di sana, sejak dahulu kala sudah melakukan hal yang luar biasa dalam menelurkan konsep plasticity, mereka mencoba mengatakan bahwa kemampuan untuk “belajar”, berkembang, dan berevolusi adalah sangat manusiawi dan telah ditanamkan oleh-Nya kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Namun kadang kita sebagai manusia lah yang terlalu sombong untuk memanfaatkan kemampuan itu. Seringkali manusia terjebak dalam egonya sendiri, merasa dirinya dan semua nilai-nilainya paling benar dan berlaku universal. Manusia kadang terjebak dalam nilai-nilai yang dimilikinya, sehingga Ia lupa menyadari bahwa dunia tidak se-sempit perkiraannya.

Adaptasi, akan terjadi kapan saja, dan dimana saja. Dan berapa banyak orang yang menolak untuk beradaptasi hanya karena mereka tidak mau mencoba untuk memahami? Banyak sekali, sayangnya. Kadangkala sering terjadi kesalah pahaman antara memahami dan menyetujui. Banyak orang yang terjebak dalam kesimpulan bahwa perbedaan antara “saya” dan “dia” atau antara “kami” dan “mereka” adalah merupakan sebuah hal yang menjadi pembenaran untuk kegagalan sebuah interaksi. Banyak orang yang memaksa diri untuk menyetujui sesuatu, sebelum mereka mencoba untuk memahami hal tersebut. Mana mungkin hal itu terjadi? Apakah mungkin kita menyetujui tanpa memahami? Nonsense.

Tentu saja konsep adaptasi, sebelum berujung pada pendewasaan dan pengembangan diri akan mengalami beberapa tahapan tertentu. Tahapan itu diilustrasikan dengan menggunakan modifikasi dari empat tahap kesadaran lintas budaya dari Robert Hanvey (1976).

Level one - “the others” are different and therefore exotic and entertaining

Level two - “the others” are different and therefore problematic

Level three - “the others” are believable in an intellectual way.

Level four - “the others” are believable as lived experience.

Kemudian dari ke-empat tahapan ini Hanvey mengatakan ;

“The evolutionary experience that seemed to freeze us into a small-group psychology, anxious, and suspicious of those who were not “us”, also made us the most adaptive creature alive. That Flexibility, the power to make vast psychic shifts, is very much with us. One of its manifestations is the modern capacity for empathy.”Voila ! We ARE the most adaptive creature alive.

(Umumnya manusia  disadari maupun tidak, selalu mencari tentang apa yang disebut makna atau pengalaman hidup. Pencarian makna hidup adalah sebuah proses yang tidak akan pernah selesai, setidaknya tidak akan selesai selama manusia masih melakukan interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Herbert Blumer (1962) menambahkan bahwa “makna adalah produk dari interaksi sosial. Makna ini mungkin berubah lewat interpretasi individu ketika situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial juga berubah. Konsekuensinya perilaku mungkin berubah, karena makna, sebagai basis perilaku, juga berubah.” Perubahan-perubahan inilah yang terus menuntun manusia dalam sebuah proses menjadi, dalam sebuah dialektika makna yang tidak kunjung selesai, dalam kontemplasi diri yang terus berlangsung, dalam kecemasan yang tidak pernah berhenti).

2. Kesimpulan

a. Program Sertifikasi Guru belum mampu meningkatkan Profesionalisme Guru secara kesuluruhan terkait beberapa macam-macam kompetensi yang lazimnya harus dimiliki oleh para pendidik.

b. Mentalitas Guru adalah segala-galanya.

c. Manajemen Guru adalah perangkat yang sangat dibutuhkan dalam mengelola SDM sekolah/madrasah untuk mencapai Tujuan Sekolah/Madrasah secara mikro, dan mencapai tujuan Pendidikan Nasional secara makro.

3. Saran

a.  Mental nyontek, nyogok, dan cari enaknya sendiri dan cari muka saat menghadapi Supervisi baik oleh Kepala Sekolah maupun Pengawas Sekolah hendaknya harus ditinggalkan jauh-jauh.

b. Pelayanan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah sudah harus dibenahi, jika tidak, maka label "Guru Profesional" hanyalah sekedar label tanpa makna apapun.

c. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menjadikan kita sebagai GURU, mumpung jadi, maka jadilah guru yang baik, profesional dan Cekatan. Karena sudah "kadung" jadi guru, maka nikmatilah Tugas besar ini sebagai bentuk "ibadah".

Referensi:

Direktorat Pendidikan Agama Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Modul Pengembangan Kompetensi Kepribadian Dan Sosial Pengawas PAI Tingkat Dasar, Tahun 2011